Arsip Untuk: Artikel

Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Scientific Process di Pengadilan

ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN
DALAM SCIENTIFIC PROCESS DI PENGADILAN
Oleh: Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H.
Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto

Proses penegakan hukum dapat dikatakan sebagai suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, sehingga proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum khususnya hakim bukanlah suatu proses yang nonscientific belaka. Di dalam proses penegakan hukum terdapat sejumlah fakta-fakta yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Demikian halnya ada hubungan yang erat antara ilmu hukum pidana dengan ilmu kedokteran kehakiman dalam pemeriksaan perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia.

Dalam perkara pidana, hakim secara aktif harus mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya). Kebenaran materiil dapat diartikan bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa adalah benar-benar terjadi dan benar adanya kesalahan terdakwa, baik kesengajaan (dolus) maupun kelalaian (culpa), serta dapat dipertanggungjawabkannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa.

Dalam hal menemukan kebenaran materiil tersebut, hakim dapat menggunakan disiplin ilmu selain ilmu hukum pidana maupun hukum acara pidana. Disiplin ilmu lain yang penulis maksud di sini salah satunya adalah ilmu kedokteran kehakiman. Ilmu kedokteran kehakiman atau disebut ilmu kedokteran forensik merupakan salah satu disiplin ilmu yang menerapkan ilmu kedokteran klinis sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan. Fungsi utama dari ilmu kedokteran forensik adalah untuk membantu proses penegakan hukum dan keadilan, khususnya di dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia.

Dalam pelaksanaan identifikasi kasus-kasus pidana seperti kasus pemerkosaan, penganiayaan, euthanasia, aborsi, pembunuhan terutama pada korban yang jenazahnya tidak dikenal, rusak, mengalami pembusukan, hangus terbakar atau kecelakaan massal memerlukan suatu disiplin ilmu khusus yaitu Ilmu Kedokteran Kehakiman. Disiplin ilmu tersebut diperlukan sebab ilmu hukum saja tidak cukup dan tidak mampu untuk mengungkap persoalan yang berhubungan dengan luka, kesehatan dan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Ilmu Kedokteran Kehakiman merupakan kedokteran forensik yang merupakan terjemahan dari Gerechtelijk Geneeskunde atau Forensic Medicine (legal medicine or medical jurisprudence) yang merupakan cabang kedokteran khusus yang berkaitan dengan interaksi antara medis dan hukum (Setiady, Tolib. 2009:1). Dalam hal ini terdapat 2 (dua) cabang yaitu Clinic Forensic Medicine yang berhubungan dengan manusia hidup dan dari Clinical Pathology yang berhubungan dengan mayat.

Ilmu Kedokteran Kehakiman membantu para aparat penegak hukum untuk menentukan perkiraan waktu kematian, tanda-tanda kematian, jenis-jenis kematian, penyebab dan cara kematian. Adapun produk dari hubungan antara Ilmu Hukum dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah Visum et Repertum. Visum et Repertum merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup/mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan pro justicia. Visum et Repertum menjadi alat bukti yang sah di pengadilan dan termasuk dalam alat bukti surat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena berisikan fakta dan pendapat dari dokter yang berkompeten pada bidangnya.

Apabila Ilmu Kedokteran Kehakiman dikaitkan dengan tugas hakim pada pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana, tentunya Ilmu Kedokteran Kehakiman tersebut sangat bermanfaat khususnya dalam hal pembuktian demi terangnya suatu tindak pidana. Ilmu Kedokteran Kehakiman dapat membantu hakim untuk mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dengan tepat. Dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus Infanticide atau yang lebih dikenal dengan pembunuhan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 341 – 343 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Infanticide merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya, pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, karena takut akan ketahuan bahwa ibu tersebut telah melahirkan anak.

Dengan pemahaman ilmu kedokteran kehakiman yang baik, hakim dapat mengetahui apakah anak yang lahir tersebut memang lahir dalam keadaan hidup ataukah lahir dalam keadaan mati. Bayi yang lahir hidup dapat diketahui dengan ada atau tidak adanya tanda-tanda bayi lahir hidup dan mati. Hakim dalam hal ini tentunya memerlukan bantuan seorang ahli yang mempunyai pengetahuan di bidang tubuh manusia yaitu seorang dokter sebagaimana telah diatur dalam Pasal 80 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”

Seorang ahli akan membantu hakim dalam persidangan untuk menjelaskan tanda-tanda bayi lahir hidup yang dapat dinilai dari sistem pernafasannya. Pada bayi yang sistem pernafasannya pernah bernafas, ditemukan dada sudah mengembang, paru-paru telah memenuhi rongga dada, tulang iga terlihat lebih mendatar, sela iga melebar, warna paru berubah dari purplish (ungu) menjadi bercak-bercak pink seperti mozaik karena terisinya alveolus dengan udara maka membuat darah mengalir pada pembuluh darah.
Hakim yang telah memiliki pengetahuan dasar mengenai ilmu kedokteran kehakiman akan dengan mudah mengetahui dan membedakan suatu tindak pidana pembunuhan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan anak (infanticide) ataukah termasuk tindak pidana pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) atau pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Untuk dapat membedakannya, seorang hakim harus memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu: (i) pelaku harus ibu kandung anak tersebut; (ii) adanya alasan psikologis (perbuatan yang tercela takut diketahui orang lain); dan (iii) anak tersebut dibunuh sesaat setelah dilahirkan (belum dirawat/disusukan). Pengetahuan mengenai beberapa ketentuan tersebut tentunya diperoleh hakim dari ilmu hukum pidana yang dikaitkan dengan ilmu kedokteran kehakiman.

Dalam ilmu kedokteran kehakiman juga diatur batasan mengenai apakah benar bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah pembunuhan anak (infanticide), yaitu dengan memperhatikan ada atau tidak adanya tanda-tanda perawatan pada anak (bayi) tersebut. Seperti apakah bayi tersebut sudah dibersihkan atau belum, apakah bayi sudah dipotong tali pusarnya dan ada tidaknya pakaian yang dikenakan oleh bayi tersebut. Adapun tanda-tanda bayi baru dilahirkan tetapi belum mengalami perawatan yaitu: (i) tubuh masih berlumuran darah; (ii) plasenta masih melekat pada tali pusar; (iii) bila ari-ari tidak ada, ujung tali pusar tidak beraturan; (iv) adanya lemak bayi pada dahi, ketiak, paha dan bokong.

Berdasarkan penjelasan singkat yang didasarkan pada ilmu kedokteran kehakiman di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dasar tentang ilmu kedokteran kehakiman berperan sangat penting bagi hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara khususnya tindak pidana infanticide. Jika bayi tersebut sudah tampak tanda perawatan yang menunjukkan tanda kasih sayang dari si ibu, maka pembunuhan yang dilakukan oleh ibu tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana infanticide melainkan termasuk tindak pidana pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana yang ancaman pidananya lebih besar daripada ancaman pidana infanticide yaitu paling lama 7 (tujuh) tahun untuk Pasal 341 KUHP dan paling lama 9 (sembilan) tahun untuk Pasal 342 KUHP.

Adanya pemahaman mengenai pengetahuan ilmu kedokteran kehakiman yang baik, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh hakim kepada saksi dan ahli dalam rangka pembuktian perkara pidana yang berhubungan dengan luka akan lebih efisien dan efektif. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada para saksi dan ahli merupakan pertanyaan yang berbobot dengan langsung berpusat pada penyelesaian perkara atau unsur-unsur tindak pidana yang ditanganinya tersebut. Ilmu kedokteran kehakiman akan memudahkan hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku tindak pidana dengan didukung Visum et Repertum yang dijelaskan oleh seorang ahli (dokter). Dalam kondisi terburuk ketika penuntut umum tidak dapat menghadirkan ahli di persidangan untuk menjelaskan Visum et Repertum, Hakim tetap dapat mendapatkan gambaran dengan pemahaman ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya tanpa mengabaikan alat-alat bukti lain di persidangan.

Begitu pula halnya dalam mengadili perkara tindak pidana penganiayaan, hakim seyogianya memiliki pengetahuan dasar ilmu kedokteran kehakiman mengenai kualifikasi/derajat luka yang terbagi dalam:

  1. luka derajat pertama (luka golongan C), luka yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut dan tidak menyebabkan terhalangnya korban dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas. Hal ini berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP);
  2. luka derajat kedua (golongan B), luka yang memerlukan perawatan lebih lanjut dan menyebabkan terhalangnya melakukan pekerjaan/aktivitas untuk sementara waktu. Hal ini berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan biasa (Pasal 352 ayat (1) KUHP); dan
  3. luka derajat ketiga (golongan A), luka yang mengakibatkan luka berat sehingga korban terhalang dalam menjalankan pekerjaan/aktivitasnya. Hal ini berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (2) KUHP dan/atau Pasal 354 ayat (1) KUHP).

Penting bagi hakim untuk mengetahui penentuan kualifikasi/derajat luka karena hal tersebut berhubungan dengan penentuan kualifikasi tindak pidana penganiayaan biasa atau penganiayaan berat dan pertanggungjawaban pidananya. Penentuan derajat luka juga sangat erat korelasinya dengan luka seseorang dengan pekerjaan/profesi tertentu, misalnya luka parah pada jari telunjuk seorang penjahit kualifikasi lukanya akan berbeda dengan seorang atlet lari jarak jauh. Jari telunjuk seorang penjahit yang terluka akan berpengaruh pada terhalangnya seorang penjahit tersebut dalam menjalankan pekerjaan sebagai penjahit, baik untuk sementara waktu maupun permanen.

Apabila hakim memiliki pengetahuan di luar disiplin ilmu hukum dalam hal ini ilmu kedokteran kehakiman tersebut, maka salah satu masalah yang sedang dihadapi peradilan Indonesia yaitu lack of proporsionalism (kurangnya proporsionalitas hakim) diharapkan dapat teratasi. Mantan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL. dalam Modul Program Pendidikan Dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (PPC Terpadu) Angkatan III mempunyai pendapat tersendiri mengenai salah satu masalah peradilan Indonesia yaitu lack of proporsionalism. Beliau berpendapat bahwa kekurangan proporsionalitas tersebut menyangkut penguasaan pengetahuan hukum (dalam arti seluas-luasnya), keterampilan hukum, integritas, dan etika dari diri seorang hakim. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh pada mutu/kualitas putusan hakim.

Oleh karena itu, untuk menjadi hakim yang ideal dan profesional seyogianya para hakim senantiasa menambah jendela wawasan tidak hanya dalam bidang hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata atau hukum acara perdata saja. Tetapi juga menambah wawasan dalam hal ini yaitu ilmu dasar dari ilmu kedokteran kehakiman agar memudahkan hakim dalam pembuktian suatu tindak pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia.

Begitu juga halnya dengan Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Balitbang Kumdil MA) yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan di bidang hukum dan peradilan. Balitbang Kumdil MA dapat membekali para hakim dengan mata pembelajaran khusus mengenai ilmu kedokteran kehakiman sejak Program Pendidikan Calon Hakim (PPC) Terpadu. Dengan demikian, Calon Hakim dapat mengenal terlebih dulu mengenai dasar-dasar ilmu kedokteran kehakiman dikaitkan dengan perkara pidana. Pemahaman mengenai ilmu kedokteran kehakiman secara dini dapat membantu para Calon Hakim familiar dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan medis dan hukum. Seminar/lokakarya/pelatihan dengan menghadirkan para ahli seperti dokter forensik, psikiater dan lain sebagainya dapat menjadi opsi lain yang dapat digagas oleh Balitbang Kumdil MA demi memperkaya khazanah keilmuan para hakim.

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Dr. H. Sunarto, SH, MH., dalam kuliah umum kepada Calon Hakim PPC Terpadu Angkatan III menegaskan bahwa hakim yang berkualitas harus memiliki 2 (dua) syarat yaitu hard competency dan soft competency. Hard competency dalam bentuk intelektualitas, keahlian atau kemampuan sedangkan untuk soft competency berkaitan dengan integritas. Berbekal dengan ilmu pengetahuan yang luas dan dibarengi dengan integritas tinggi, keyakinan hakim akan terbentuk dalam menjatuhkan putusan pidana dengan didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan pada proses persidangan. Oleh karena itulah, profesionalisme seorang hakim bukan dilahirkan tetapi diciptakan oleh diri hakim itu sendiri.

Dalam Kategori: Artikel

Beri Tanggapan (0)

Tujuh Nilai Utama Mahkamah Agung

/web/berkas/2024/05/20240514_Nilai-utama-MA.jpg

  1. KEMANDIRIAN

    Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945).

    1. Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
    2. Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar Hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.
  2. INTEGRITAS dan KEJUJURAN

    (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan.

  3. AKUNTABILITAS

    Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh Tanggung Jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berPerkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah Hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur Peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh Tanggung Jawab dan Profesional.

  4. RESPONSIBLITAS

    Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan Pencari Keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

  5. KETERBUKAAN

    Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya Badan Peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan Hukum, perlindungan Hukum, serta kepastian Hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada Masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu Perkara dan kejelasan mengenai Hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

  6. KETIDAKBERPIHAKAN

    Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses Peradilan yang Jujur dan Adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan Pendapat/ Kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, Aparatur Peradilam harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.

  7. PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM

    Perlakuan yang sama di hadapan Hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap Warga Negara, khususnya Pencari Keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapat Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum.

Sumber: https://ampuh.mahkamahagung.go.id/beranda

Dalam Kategori: Artikel

Beri Tanggapan (0)

Pembaruan Teknis dan Manajemen Perkara dalam Perma Nomor 8 Tahun 2022

Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini menyempurnakan sistem pengadilan elektronik untuk perkara pidana yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan memperkuat implementasi administrasi perkara pidana terpadu secara elektronik sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik. Untuk keseragaman pelaksanaan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Latar belakang perubahan Perma 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik adalah sebagai berikut:

  1. Efektivitas dan efesiensi layanan peradilan dalam perkara pidana
  2. Upaya hukum Banding perkara pidana secara elektronik belum diatur
  3. Penggeledahan, penyitaan, penahanan, perpanjangan penahanan, pengalihan penahanan, penangguhan penahanan, pembantaran penahanan, atau izin keluar tahanan secara elektronik belum diatur
  4. Pengajuan Restitusi/kompensasi secara elektronik belum diatur
  5. Keberatan pihak ketiga atas perampasan barang dalam perkara Tipikor secara elektronik belum diatur
  6. Administrasi perkara pidana secara elektronik belum terintegrasi ke dalam SIP
  7. Pelimpahan perkara serta penyampaian dokumen persidangan dari/ke terdakwa/penasehat hukum serta penuntut umum masih menggunakan sarana elektronik lain
  8. Domisili elektronik terdakwa/penasehat hukum, penuntut umum/oditur militer, Rutan, dan Ankum belum terdaftar dalam SIP.

Pada tahun 2022, Mahkamah Agung telah memiliki sistem informasi pengadilan untuk perkara pidana yang mengakomodir proses administrasi perkara secara elektronik antara penegak hukum dengan pengadilan yaitu “e-Berpadu”. Salah satu perubahan penting dalam Perma Nomor 8 Tahun 2022 adalah materi muatan administrasi perkara yang mengatur prosedur transaksi data dan dokumen antara pengadilan dan penegak hukum lain merujuk pada poses kerja yang berbasis aplikasi. Hal ini berbeda dengan Perma Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur proses administrasi perkara antara pengadilan dan penegak hukum lain menggunakan sarana pos-el dari penegak hukum karena pada saat itu sistem informasi pengadilan untuk perkara pidana belum terbangun.
Beberapa pembaruan teknis dalam Perma Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Perluasan Cakupan Administrasi Perkara Secara Elektronik

    Cakupan administrasi perkara dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020 meliputi proses pelimpahan perkara, penerimaan dan penomoran perkara, penunjukan Majelis Hakim, penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, penetapan Hari sidang, penentuan cara sidang secara elektronik, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, putusan/putusan sela, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, dan salinan putusan. Perma Nomor 8 Tahun 2022 memperluas cakupan administrasi perkara tersebut sehingga meliputi juga proses pengajuan izin/persetujuan penggeledahan, izin/persetujuan penyitaan, penahanan, izin besuk tahanan, permohonan pinjam pakai barang bukti, penetapan diversi, pemindahan tempat sidang di Pengadilan lain. Perluasan cakupan juga menyangkut perkara dapat ditangani secara elektronik yaitu praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Seluruh Administrasi Perkara Pidana Dilaksanakan Secara Elektronik

    Perma Nomor 8 Tahun 2022 menentukan seluruh pelimpahan berkas perkara dan proses administrasi perkara lainnya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Proses persidangan dapat dilakukan secara elektronik apabila terjadi keadaan tertentu yaitu keadaan yang tidak memungkinkan persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam hukum acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan lain yang menurut hakim/majelis hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan secara elektronik. Hal ini berbeda dengan Perma Nomor 4 Tahun 2020 yang menjadikan keadaan tertentu sebagai prasyarat untuk menyelenggarakan.

3. Administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik

    Penerapan Mekanisme Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya dalam Penanganan Perkara Pidana Secara Elektronik. Layanan administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik menggunakan Sistem Informasi Pengadilan sebagai basis operasionalnya. Sebagaimana e-Court dalam perkara perdata, pengguna layanan SIP perkara pidana dibedakan antara pengguna terdaftar dengan pengguna lainnya. Pengguna Terdaftar adalah penyidik, penuntut, dan advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung, sedangkan Pengguna Lain adalah subjek hukum selain Pengguna Terdaftar.
    Konsep pengguna layanan tersebut belum diterapkan pada Perma Nomor 4 Tahun 2020 karena kerangka kerja transaksi data dan dokumen antara pengadilan dan penegak hukum belum berbasis sistem informasi pengadilan.

4. Pengadilan dapat meninggalkan pencatatan register dan buku kas keuangan manual

    Perma Nomor 8 Tahun 2022 menegaskan informasi perkara yang ada di dalam SIP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register dan buku kas keuangan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan norma tersebut, pengadilan yang telah sepenuhnya menerapkan pencatatan buku register dan buku kas keuangan perkara secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan dapat meninggalkan pencatatan manual berdasarkan penetapan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan masing-masing. Pengadilan yang telah sepenuhnya melakukan pencatatan elektronik harus menyampaikan laporan perkara secara elektronik dan melakukan audit perkara secara periodik.

Dasar Hukum

Klik Disini untuk menampilkan Dasar Hukum (PERMA Nomor 8 Tahun 2022)

Dalam Kategori: Artikel

Beri Tanggapan (0)

Aturan Tentang e-Court Berubah? Cek Disini [Perma Nomor 7 Tahun 2022]

Perubahan Sistem Persidangan Elektronik Dari Perma No 1 Tahun 2019 Ke Perma No 7 Tahun 2022

Mahkamah Agung menghadirkan layanan pengadilan elektronik mulai tahun 2018 meliputi pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan pihak secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama dan TUN berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018. Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang menyempurnakan layanan pengadilan elektronik dengan menghadirkan sistem persidangan elektronik. Pada tahun 2022, Mahkamah Agung kembali memperkuat layanan pengadilan elektronik dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Untuk keseragaman pelaksanaan di pengadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan petunjuk teknis berupa Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Perma 7 Tahun 2022 mengatur beberapa aspek perubahan dalam sistem persidangan elektronik. Perubahan tersebut mendorong terlaksananya persidangan elektronik lebih luas dan dalam kondisi apapun, termasuk tergugat yang tidak menyatakan persetujuan persidangan elektronik dan/atau berada di luar negeri. Tergugat yang “tidak mau” melaksanakan persidangan secara elektronik tetap mengikuti prosedur manual tanpa kehilangan hak untuk membela kepentingannya. Pengadilan tidak memaksanya untuk mengikuti persidangan secara elektronik. Pengadilan menjembatani proses manual dengan melakukan digitalisasi dokumen dan menginputnya dalam SIP sehingga bisa diakses oleh penggugat. Sebaliknya, dokumen Penggugat yang tersaji elektronik diunduh oleh petugas pengadilan dan menyampaikannya secara langsung kepada Tergugat.

Berikut ini beberapa aspek perubahan sistem persidangan elektronik yang diatur dalam Perma 7 Tahun 2022

1.Persidangan Elektronik Tidak Perlu Persetujuan Tergugat

    Berdasarkan Perma 1 Tahun 2019, Pasal 20 ayat 1, Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Sehingga jika pihak Tergugat tidak setuju atau tidak dapat dimintakan persetujuan karena tidak hadir, maka persidangan elektronik tidak bisa dilaksanakan. Ketentuan ini kemudian diubah dalam Perma 7 Tahun 2022, Pasal 20 ayat 1, dimana Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik. Dengan demikian, meskipun Tergugat tidak setuju persidangan elektronik dilakukan, majelis hakim tetap dapat menggelar persidangan secara elektronik. Jika tergugat tidak setuju sidang elektronik, sidang dilakukan secara hybrid. Persetujuan tergugat tidak diperlukan dalam perkara tata usaha negara (TUN) dan perkara keberatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU (Pasal 20 ayat 5). Demikian juga jika tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, persidangan secara elektronik tetap digelar dan perkara diputus dengan verstek (Pasal 20 ayat 6).
2.Perluasan Jenis Perkara

    Perma 7 Tahun 2022 memperluas keberlakuan persidangan elektronik untuk perkara perdata khusus (keberatan terhadap putusan lembaga quasi peradilan seperti KPPU) dan perkara Pengurusan dan Pemberesan harta pailit (Pasal 3A). Sementara itu untuk upaya hukum daya berlakunya dibatasi untuk pengadilan tingkat banding. Proses upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik diatur tersendiri oleh Perma Nomor 6 Tahun 2022.
3. Merubah ketentuan umum tentang domisili elektronik (Perluasan Konsep Domisili Elektronik)

    Domisili Elektronik adalah konsepsi baru yang mulai diperkenalkan dalam layanan pengadilan elektronik. Perma Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 3 menyebutkan Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi. Konsep domisili elektronik tersebut kini diperluas oleh Perma Nomor 7 Tahun 2022, dimana pada Pasal ayat 3 disebutkan bahwa Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat elektronik dan/atau layanan pesan (messaging services) yang terverifikasi.
4.Perluasan Pengguna Layanan

    Layanan pengadilan elektronik hanya dapat digunakan oleh Pengguna sistem informasi pengadilan (SIP) yang dibedakan antara Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 4, Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pada Perma 7 Tahun 2022, Pasal 1 ayat 4, Pengguna Terdaftar adalah advokat, kurator, atau pengurus yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Perluasan Pengguna Layanan ini menyesuaikan dengan perluasan jenis perkara yang dapat didaftarkan secara elektronik yaitu diantaranya pengurusan dan pemberesan harta pailit.
5.Mengakomodir Perkara Prodeo

    Perma 7 Tahun 2022 menambahkan norma tentang administrasi dan persidangan secara elektronik untuk perkara dengan pembebasan biaya perkara. Dimana Pengguna terdaftar atau pengguna lain dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan sebagai berikut:
    a. mengunggah dokumen permohonan dan;
    b. mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi (Pasal 12).
6.Pemanggilan Pihak Non-Pengguna Sistem Informasi Pengadilan (SIP)

    Perma 7 Tahun 2022 menerapkan prinsip semua perkara yang didaftarkan secara elektronik, disidangkan elektronik meskipun Tergugat tidak setuju. Apabila Tergugat yang tidak terdaftar sebagaimana Pengguna SIP, prosedur pemanggilan sebagai berikut:

    1. Tergugat dipanggil secara elektronik apabila dalam gugatan telah dicantumkan alamat domisili elektroniknya (Pasal 15 ayat 1);
    2. Apabila tergugat tidak memiliki domisili elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat (Pasal 15 ayat 2);
    3. Para pihak yang berada di luar negeri dipanggil secara elektronik apabila domisili elektroniknya diketahui (Pasal 17 ayat 1);
    4. Para pihak yang berada di luar negeri yang tidak diketahui domisili elektroniknya dipanggil menggunakan prosedur yang berlaku (Pasal 17 ayat 2). Jika tidak diketahui domisili elektroniknya dipanggil melalui rogatori.

7.Persidangan Elektronik

    Persidangan secara Elektronik dengan acara penyampaian jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur:

    1. para pihak menyampaikan Dokumen Elektronik dan/atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik paling lambat pada Hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
    2. setelah menerima dan memeriksa Dokumen Elektronik dan/ atau dokumen cetak yang telah diunggah ke SIP, Hakim/Hakim Ketua meneruskan Dokumen Elektronik kepada para pihak; dan
    3. Dokumen Elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan oleh Juru Sita kepada Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik dengan surat tercatat
    Persidangan dengan acara pembuktian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermeterai ke SIP;
    2. Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik menyerahkan bukti surat di depan persidangan yang selanjutnya diunggah oleh Panitera Sidang ke dalam SIP;
    3. Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual;
    4. Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan prasarana pada Pengadilan.

Referensi:
1. Kepaniteraan Mahkamah Agung. (2022). Kini Persidangan Elektronik Dapat Dilangsungkan Tanpa Persetujuan Tergugat. Diakses 3 Januari 2023 dari https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini-persidangan-elektronik-dapat-dilangsungkan-meskipun-tergugat-tidak-setuju.
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2022. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Jakarta.

Dalam Kategori: Artikel

Beri Tanggapan (0)
Halaman 1 dari 2 12