Pengadilan Negeri Sawahlunto

PTSP Kepaniteraan Perdata

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepaniteraan Perdata

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PTSP ditujukan untuk Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Persyaratan dan Kelengkapan Berkas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepaniteraan Perdata

Permohonan Pengangkatan Anak
  • Surat permohonan
  • Softcopy surat permohonan
  • Pemohon mendaftarkan permohonan melalui e-court
  • Pemohon harus memiliki email untuk mendaftarkan permohonan
  • Asli surat dari kepala dinas sosial provinsi Sumatera Barat perihal permohonan penetapan pengadilan pengangkatan anak atas nama para pemohon
  • Asli surat keputusan gubernur sumatera barat tentang pemberian izin pengangkatan anak antar warga indonesia atas nama si anak angkat
  • Asli surat pernyataan kesediaan mengangkat anak dari para pemohon
  • Asli surat pernyataan akan memberitahukan tentang asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya dari para pemohon
  • Asli surat pernyataan motivasi dari para pemohon
  • Asli surat keterangan penghasilan dari para pemohon
  • Asli surat pernyataan dari para pemohon, tentang seluruh dokumen yang disampaikan para pemohon terkait permohonan adopsi adalah benar-benar merupakan dokumen yang sah dan sesuai fakta yang sebenarnya
  • Asli surat pernyataan dari para pemohon, tentang para pemohon melakukan pengangkatan anak dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan terbaik anak serta memberikan perlindungan kepada anak dan memperhatikan hak-hak dan kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, akan mengasuh dan memelihara anak tersebut sebagaimana anak kandung, dan tidak akan memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya termasuk keluarga orang tua kandungnya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan
  • Asli surat pernyataan penyerahan anak (calon anak angkat) dari orangtua kandung si anak angkat kepada para pemohon
  • Asli surat pernyataan persetujuan keluarga untuk mengangkat anak dari orang tua kandung dari pemohon II
  • Asli surat keterangan domisili orangtua kandung si anak angkat
  • Asli surat rekomendasi dari dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi, tentang pengangkatan anak
  • Salinan daftar pembayaran gaji (pns)/asli surat keterangan tentang penghasilan atas nama para pemohon
  • Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon I
  • Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon II
  • Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga: pemohon I yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil
  • Fotokopi kutipan akta nikah atas nama para pemohon, yang diterbitkan oleh kantor urusan agama kecamatan
  • Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama si anak angkat yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil
  • Fotokopi surat keterangan berbadan sehat atas nama pemohon I, yang dikeluarkan oleh puskesmas
  • Fotokopi surat keterangan berbadan sehat atas nama pemohon II, yang dikeluarkan oleh puskesmas
  • Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian atas nama pemohon I yang dikeluarkan oleh kepolisian resor
  • Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian atas nama pemohon II yang dikeluarkan oleh kepolisian resor
  • Fotokopi kutipan akta nikah atas nama orangtua kandung si anak angkat, yang diterbitkan oleh kantor urusan agama kecamatan
  • Fotokopi kartu keluarga atas nama orangtua kandung si anak angkat yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil
  • Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama pemohon I, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil
  • Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama pemohon II, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil
  • Fotokopi catatan pemeriksaan medical check up record atas nama pemohon I, yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum daerah
  • Fotokopi catatan pemeriksaan medical check up record atas nama pemohon II, yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum daerah
  • Fotokopi hasil pemeriksaan kesehatan jiwa (rohani) atas nama pemohon I yang dikeluarkan rumah sakit jiwa
  • Fotokopi hasil pemeriksaan kesehatan jiwa (rohani) atas nama pemohon II yang dikeluarkan rumah sakit jiwa
Perkara Permohonan
  • Surat permohonan
  • Softcopy surat permohonan
  • Alamat email pemohon
  • Pemohon mendaftarkan permohonan secara e-court
  • Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon atau orang tua
  • Fotokopi kartu keluarga atas nama pemohon atau orang tua
  • Fotokopi kutipan akte kelahiran atas nama pemohon
  • Fotokopi kutipan akte kelahiran atas nama anak pemohon
  • Fotokopi kutipan akte nikah atas nama pemohon atau orang tua
  • Fotokopi surat keterangan hak milik/sertifikat atas nama pemohon
  • Fotokopi ijazah pendidikan atas nama pemohon
  • Fotokopi ijazah pendidikan atas nama anak pemohon
Perkara Gugatan
  • Surat gugatan 7 (tujuh) rangkap
  • Softcopy surat gugatan
  • Alamat email penggugat/kuasa penggugat
  • Penggugat/kuasa penggugat mendaftarkan gugatan secara e-court
  • Surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sawahlunto
  • Berita acara sumpah dan kartu identitas advokat
  • Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama penggugat
  • Fotokopi kartu tanda penduduk kuasa penggugat
Perkara Gugatan Sederhana
  • Surat gugatan sederhana
  • Softcopy surat gugatan sederhana
  • Alamat email penggugat/kuasa penggugat
  • Bukti surat-surat dari penggugat yang telah dicap pos dan diberi materai
  • Penggugat/kuasa penggugat mendaftarkan gugatan secara e-court
  • Surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sawahlunto
  • Berita acara sumpah dan kartu identitas advokat
  • Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama penggugat
  • Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama kuasa penggugat
Permohonan Konsinyasi (Ganti Kerugian)
  • Surat permohonan konsinyasi (ganti kerugian) 2 (dua) rangkap
  • Softcopy surat permohonan konsinyasi (ganti kerugian)
  • Alamat email pemohon konsinyasi (ganti kerugian)
  • Pemohon konsinyasi mendaftarkan permohonan konsinyasi secara e-court
  • Pemohon instansi pemerintah (fotokopi surat keputusan penunjukan/tugas pimpinan instansi pemerintah tersebut)
  • Pemohon badan hukum milik negara/ badan usaha milik negara/daerah/badan hukum perdata lainnya (fotokopi surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum, fotokopi keputusan pengangkatan orang yang mewakili badan hukum di pengadilan serta fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya)
  • Fotokopi Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang penetapan lokasi pembangunan yang menunjuk pemohon sebagai instansi yang memerlukan tanah
  • Fotokopi dokumen untuk membuktikan termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah
  • Fotokopi surat dari penilai atau penilaian publik perihal nilai ganti kerugian
  • Fotokopi berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian
  • Fotokopi salinan putusann pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal sudah terdapat putusan
  • Fotokopi surat penolakan termohon atas bentuk dan/atau besar ganti kerugian berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika telah ada
  • Fotokopi dokumen surat gugatan atau kekurangan dari panitera pengadilan yang bersangkutan dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan kepemilikannya
  • Fotokopi surat keputusan peletakan sita atau surat keterangan pejabat yang meletakkan sita dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang
  • Fotokopi surat keterangan dan sertifikat hak tanggungan dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian menjadi jaminan di bank
Permohonan Banding
  • Surat permohonan banding
  • Surat kuasa yang telah dilegalisir (apabila menggunakan advokat)
  • Salinan putusan tingkat pertama
  • Relaas pemberitahuan putusan tingkat pertama
  • Skum biaya banding
  • Memori banding
Permohonan Kasasi
  • Surat permohonan kasasi
  • Surat kuasa yang telah dilegalisir (apabila menggunakan advokat)
  • Salinan putusan tingkat pertama dan banding
  • Relaas pemberitahuan putusan banding
  • Skum biaya kasasi
  • Memori kasasi
Permohonan Peninjauan Kembali
  • Surat permohonan peninjauan kembali
  • Surat kuasa yang telah dilegalisir (apabila menggunakan advokat)
  • Salinan putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi
  • Relaas pemberitahuan putusan kasasi
  • Skum biaya peninjauan kembali
  • Memori peninjauan kembali
  • Bukti baru (novum)
Permohonan Keberatan Gugatan Sederhana
  • Surat permohonan keberatan
  • Surat kuasa yang telah dilegalisir (apabila menggunakan advokat)
  • Salinan putusan tingkat pertama
  • Relaas pemberitahuan putusan tingkat pertama
  • Skum biaya keberatan
  • Memori keberatan
Permohonan Eksekusi
  • Surat permohonan eksekusi
  • Surat kuasa yang telah dilegalisir (apabila menggunakan advokat)
  • Salinan Putusan Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi
  • Skum biaya eksekusi