Peraturan dan kebijakan Layanan Hukum

Peraturan dan Kebijakan Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan diatur dalam:

  • Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
  • Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014
  • Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layaan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
  • Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan


    • Terakhir Update: 18 Juni 2026 oleh Titin Ops