Halooo Sobat PN Sawahlunto,

Berdasarkan hasil evaluasi dan seleksi yang telah dilaksanakan, dengan ini ditetapkan peserta terpilih sebagai penyedia layanan Posbakum Pengadilan Negeri Sawahlunto TA 2026 adalah Kantor Hukum Andrio An, S.H., C. Med.

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Sawahlunto memberikan layanan berupa:

1. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
3. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Penyedia layanan Posbakum terpilih melaksanakan tugas diatas secara GRATIS dikantor kami. Jadi untuk kalian yang perlu bantuan hukum tapi terkendala biaya, silahkan kunjungi Posbakum Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Halo Sobat PN Sawahlunto,

PENDAFTARAN TELAH DIBUKA!!!

untuk kalian yang ingin mendaftar sebagai Penyedia Jasa Pos bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2026, segera kumpulkan dokumen persyaratan ke meja PTSP Umum di Kantor Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Pendaftaran dibuka dari tanggal 19 Desember 2025 s.d. 23 Desember 2025.

Berikut ini syarat pendaftaran

1. Mengajukan surat penawaran yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto, UP. Pejabat Pengadaan Posbakum TA 2026 Pengadilan Negeri Sawahlunto yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
2. Penyedia telah terdaftar dalam APLIKASI SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia);
3. Berbentuk Badan Hukum dengan melampirkan Akta Notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau izin pendirian dari Rektor bagi Perguruan Tinggi;
4. Telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi ini, yaitu: Komputer, Printer, dan Alat Tulis Kantor;
6. Surat Keterangan Domisili Lembaga;
7. Melampirkan Fotocopy KTP Pimpinan dan yang akan ditunjuk sebagai petugas Posbakum;
8. Melampirkan NPWP dan Nomor Rekening atas nama Lembaga;
9. Melampirkan Bukti Setor Pajak Tahunan (SPT) 2 Tahun terakhir;
10. Membuat surat pernyataan bersedia menandatangani Pakta Integritas;
11. Tidak masuk dalam daftar hitam;
12. Bersedia mengikuti tes kompetensi;
13. Bersedia menandatangani pernyataan tidak mengajukan keberatan atas hasil seleksi;
14. Bersedia tunduk pada aturan dan ketentuan Pengadaan Jasa Posbakum di Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak kami langsung di:

Email: info.pnsawahlunto@gmail.com

atau bisa chat langsung lewat media sosial PN Sawahlunto.

Ayo segera daftarkan dan jadilah bagian dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Sawahlunto.

🔜💡 BIMTEK AKAN SEGERA DIADAKAN!

Dalam rangka peningkatan pemahaman dan kesiapan aparatur peradilan dalam implementasi KUHP dan KUHAP terbaru, Pegadilan Tinggi Padang akan melaksanakan bimbingan Teknis KUHP Baru dan KUHAP bagi Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan memperkuat kualitas penegakan hukum di wilayah Sumatera Barat.

Kegiatan ini akan menghadirkan narasumber:

• Dr. Budi Santoso, S.H., M.H. – Ketua Pengadilan Tinggi Padang
• Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. – Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI
• Dr. Joni, S.H., M.H. – Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang
• Dr. Edita Elda, S.H., M.H. – Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas
• Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H. – Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas
• Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL. – Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

Adapun peserta kegiatan meliputi Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc, Panitera Pengadilan Tinggi, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Panitera Pengadilan Negeri, Panitera Muda pada PT dan PN, serta Panitera Pengganti PT dan PN.

Halo Sobat pengadilan Negeri Sawahlunto,

Berdasarkan Surat Ditjen Badilum Nomor 1825/DJU/TI.1.3/XI/2025, Perihal Perawatan Server Aplikasi pada Ditjen Badilum, maka kami informasikan bahwa pada tanggal 1–14 Desember 2025 akan dilakukan perawatan server aplikasi pada Ditjen Badilum. Selama proses tersebut, mungkin akan terjadi gangguan yang berdampak pada aplikasi Elektronik Surat Keterangan (ERATERANG) dan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER).

Kami mohon maaf atas gangguan yang mungkin terjadi selama periode tersebut.