PTSP Kepaniteraan Pidana

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepaniteraan Pidana

SYARAT

• Surat pelimpahan perkara
• Surat dakwaan
• Softcopy dakwaan
• Tanda terima surat pelimpahan
• Surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum / penyidik
• Surat perintah penahanan tingkat penuntutan
• Surat penahanan penuntut umum perpanjangan ketua pengadilan negeri (bila ada)
• Berkas perkara penyidik (asli)
• Surat perintah penahanan oleh penyidik (bila ada)
• Surat penahanan oleh penyidik perpanjangan kepada kepala kejaksaan
• Surat penahanan penyidik perpanjangan ketua pengadilan negeri (bila ada)
• Berita acara penyitaan dan penetapan izin penyitaan (bila ada)
• Berita acara penggeledahan dan izin / persetujuan penggeledahan (bila ada)
• Berita acara penangkapan dan surat perintah penangkapan (bila ada)

PROSEDUR

• Penuntut Umum menyerahkan berkas perkara beserta lampirannya
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima berkas perkara
• Panmud Pidana meneliti kelengkapan berkas perkara termasuk barang bukti
• Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada Penuntut Umum, apabila berkas sudah lengkap maka Staf Kepaniteraan Pidana membuat dan menandatangani surat tanda terima berkas perkara
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat tanda terima berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui meja PTSP
• Staf Kepaniteraan Pidana memasukkan data perkara ke dalam sistem SIPP

PRODUK PELAYANAN

• Tanda terima pelimpahan perkara
• Berkas perkara mendapatkan nomor register perkara
• Berkas perkara mendapatkan Penetapan Hakim/Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti dan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PIDANA ANAK

SYARAT

• Surat pelimpahan perkara
• Surat dakwaan
• Softcopy dakwaan
• Tanda terima surat pelimpahan
• Surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum / penyidik
• Surat perintah penahanan tingkat penuntutan
• Surat penahanan penuntut umum perpanjangan ketua pengadilan negeri (bila ada)
• Berkas perkara penyidik (asli)
• Surat perintah penahanan oleh penyidik
• Surat penahanan oleh penyidik perpanjangan kepada kepala kejaksaan
• Surat penahanan penyidik perpanjangan ketua pengadilan negeri (bila ada)
• Berita acara penyitaan dan penetapan izin penyitaan (bila ada)
• Berita acara penggeledahan dan izin / persetujuan penggeledahan (bila ada)
• Berita acara penangkapan dan surat perintah penangkapan (bila ada)
• Surat penunjukan bantuan hukum
• Surat pendampingan P2TP2A
• Surat pendampingan peksos (bila ada)
• Hasil penelitian bapas
• Laporan diversi (bila ada)
• Berita acara diversi (bila ada)

PROSEDUR

• Penuntut Umum menyerahkan berkas perkara beserta lampirannya
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima berkas perkara
• Panmud Pidana meneliti kelengkapan berkas perkara termasuk barang bukti
• Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada Penuntut Umum, apabila berkas sudah lengkap maka Staf Kepaniteraan Pidana membuat dan menandatangani surat tanda terima berkas perkara
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat tanda terima berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui meja PTSP
• Staf Kepaniteraan Pidana memasukkan data perkara ke dalam sistem SIPP

PRODUK PELAYANAN

• Tanda terima pelimpahan perkara
• Berkas perkara mendapatkan nomor register perkara
• Berkas perkara mendapatkan Penetapan Hakim/Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti dan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PIDANA SINGKAT

SYARAT

• Surat pelimpahan perkara
• Surat dakwaan
• Softcopy dakwaan
• Tanda terima surat pelimpahan
• Surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum / penyidik
• Surat perintah penahanan tingkat penuntutan
• Surat penahanan penuntut umum perpanjangan ketua pengadilan negeri (bila ada)
• Berkas perkara penyidik (asli)
• Surat perintah penahanan oleh penyidik
• Surat penahanan oleh penyidik perpanjangan kepada kepala kejaksaan
• Surat penahanan penyidik perpanjangan ketua pengadilan negeri (bila ada)
• Berita acara penyitaan dan penetapan izin penyitaan (bila ada)
• Berita acara penggeledahan dan izin / persetujuan penggeledahan (bila ada)
• Berita acara penangkapan dan surat perintah penangkapan (bila ada)

PROSEDUR

• Penuntut Umum menyerahkan berkas perkara beserta lampirannya
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima berkas perkara
• Panmud Pidana meneliti kelengkapan berkas perkara termasuk barang bukti
• Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada Penuntut Umum, apabila berkas sudah lengkap maka Staf Kepaniteraan Pidana membuat dan menandatangani surat tanda terima berkas perkara
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat tanda terima berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui meja PTSP
• Staf Kepaniteraan Pidana memasukkan data perkara ke dalam sistem SIPP

PRODUK PELAYANAN

• Tanda terima pelimpahan perkara
• Berkas perkara mendapatkan nomor register perkara
• Berkas perkara mendapatkan Penetapan Hakim/Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti dan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PIDANA CEPAT (TIPIRING)

SYARAT

• Surat pelimpahan perkara
• Sampul berkas perkara
• Soft copy sampul berkas perkara
• Tanda terima surat pelimpahan
• Surat perintah penunjukan penyidik
• Berkas perkara penyidik (asli)
• Berita acara penyitaan dan penetapan izin penyitaan (bila ada)
• Berita acara penggeledahan dan izin / persetujuan penggeledahan (bila ada)

PROSEDUR

• Penyidik Kepolisian menyerahkan berkas perkara beserta lampirannya
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima berkas perkara
• Panmud Pidana meneliti kelengkapan berkas perkara termasuk barang bukti
• Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada Penyidik, apabila berkas sudah lengkap maka Staf Kepaniteraan Pidana membuat dan menandatangani surat tanda terima berkas perkara
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat tanda terima berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian melalui meja PTSP

PRODUK PELAYANAN

• Tanda terima pelimpahan perkara
• Berkas perkara mendapatkan Penetapan Hakim/Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti dan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PERKARA LALU LINTAS

SYARAT

• Surat pelimpahan perkara
• Daftar pengantar tilang (pelanggaran, pasal yang dilanggar) beserta barang bukti yang disita
• Berkas perkara dari penyidik kepolisian
• Soft copy daftar pengantar tilang (pelanggaran, pasal yang dilanggar) beserta barang bukti yang disita

PROSEDUR

• Penyidik Kepolisian menyerahkan berkas perkara beserta lampirannya
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima berkas perkara
• Panmud Pidana meneliti kelengkapan berkas perkara termasuk barang bukti
• Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada Penyidik, apabila berkas sudah lengkap maka Petugas PTSP membuat dan menandatangani surat tanda terima berkas perkara
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat tanda terima berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian melalui meja PTSP

PRODUK PELAYANAN

• Tanda terima pelimpahan perkara
• Berkas perkara mendapatkan nomor register perkara
• Berkas perkara mendapatkan Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PENERIMAAN BERKAS PERKARA PEMILU

SYARAT

• Surat permohonan penyelesaian perkara pemilu
• Surat kuasa (bila ada)

PROSEDUR

• Penuntut Umum menyerahkan berkas perkara beserta lampirannya
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima berkas perkara
• Panmud Pidana meneliti kelengkapan berkas perkara termasuk barang bukti
• Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada Penuntut Umum, apabila berkas sudah lengkap maka Staf Kepaniteraan Pidana membuat dan menandatangani surat tanda terima berkas perkara
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat tanda terima berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui meja PTSP
• Staf Kepaniteraan Pidana memasukkan data perkara ke dalam sistem SIPP

PRODUK PELAYANAN

• Tanda terima pelimpahan perkara
• Berkas perkara mendapatkan nomor register perkara
• Berkas perkara mendapatkan Penetapan Hakim/Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti dan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN BANDING

SYARAT

• Surat kuasa yang telah dilegalisir (bila ada)
• Surat permohonan banding (hardcopy dan softcopy)
• Memori banding (sesuai waktu yang digunakan 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan kepada pihak)
• Kontra mememori banding (sesuai waktu yang digunakan 7 (tujuh) hari setelah penyerahan memori banding kepada pihak)

PROSEDUR

• Pemohon Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali mengajukan pernyataan permohonan kepada Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
• Petugas pelayanan PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti tenggang waktu upaya hukum
• Apabila memenuhi tenggang waktu upaya hukum tersebut, staf kepaniteraan pidana akan membuat Akta permohonan banding
• Apabila tenggang waktu menyatakan permohonan banding lewat waktu, petugas PTSP memberitahukan kepada staf Kepaniteraan pidana akan membuat Akta terlambat menyatakan upaya hukum
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan akta permohonan upaya hukum atau Akta terlambat menyatakan upaya hukum kepada pemohon
• Para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) selama 7 hari kerja sejak pemberitahuan inzage kepada para pihak

PRODUK PELAYANAN

• Penuntut Umum / Penasihat Hukum menerima Akta permohonan upaya Hukum yang sudah diberi nomor register upaya hukum

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN KASASI

SYARAT

• Surat kuasa yang telah dilegalisir (bila ada)
• Surat permohonan kasasi (14 hari setelah putusan disampaikan kepada pihak)
• Memori kasasi (14 (empat belas) hari setelah permohoanan kasasi diajukan)

PROSEDUR

• Pemohon Kasasi mengajukan pernyataan permohonan kepada Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
• Petugas pelayanan PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti tenggang waktu upaya hukum
• Apabila memenuhi tenggang waktu upaya hukum tersebut, staf kepaniteraan pidana akan membuat Akta permohonan kasasi
• Permohonan kasasi yang melewati tanggang waktu tersebut, tidak dapat diterima, selanjutnya Panitera membuat Akta Terlambat mengajukan Permohonan Kasasi yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan akta permohonan upaya hukum atau Akta terlambat menyatakan upaya hukum kepada pemohon
• Para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) selama 7 hari kerja sejak pemberitahuan inzage kepada para pihak

PRODUK PELAYANAN

• Penuntut Umum / Penasihat Hukum menerima Akta permohonan upaya Hukum yang sudah diberi nomor register upaya hukum

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN PRAPERADILAN/ PENINJAUAN KEMBALI (PK)

SYARAT

• Surat permohonan praperadilan / peninjauan kembali (pk) oleh pemohon (hardcopy dan softcopy)
• Surat kuasa (bila ada)

PROSEDUR

• Penuntut Umum menyerahkan berkas perkara beserta lampirannya
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima berkas perkara
• Panmud Pidana meneliti kelengkapan berkas perkara
• Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada Penuntut Umum, apabila berkas sudah lengkap maka Staf Kepaniteraan Pidana membuat dan menandatangani surat tanda terima berkas perkara
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat tanda terima berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui meja PTSP
• Staf Kepaniteraan Pidana memasukkan data perkara ke dalam sistem SIPP

PRODUK PELAYANAN

• Tanda terima Permohonan Praperadilan/ Peninjauan Kembali (PK)
• Berkas perkara mendapatkan nomor register perkara

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS GRASI

SYARAT

• Permohonan grasi
• Putusan yang dimohonkan grasi
• Surat kuasa (bila ada)

PROSEDUR

• Pemohon Grasi menyerahkan permohonan grasi kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
• Staf Kepaniteraan Pidana pembuat konsep Akta Permohonan Grasi dari terpidana dan tanda
  terima permohonan grasi
• Panmud Pidana mengoreksi konsep Akta Permohonan Grasi untuk ditandatangani Panitera
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana bagian menyerahkan tanda terima permohonan grasi kepada pemohon
• Staf Kepaniteraan Pidana menginput permohonan grasi ke dalam SIPP
• Staf Kepaniteraan Pidana memasukkan data perkara ke dalam sistem SIPP

PRODUK PELAYANAN

• Akta Permohonan Grasi
• Surat tanda terima permohonan grasi
• Terinputnya permohonan grasi pada SIPP

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PENERIMAAN PERMOHONAN PENCABUTAN BANDING / KASASI / PENINJAUAN KEMBALI (PK) PIDANA UMUM

SYARAT

• Surat permohonan pencabutan banding / kasasi / peninjauan kembali (PK) pidana umum
• Surat kuasa (bila ada)

PROSEDUR

• Pemohon upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjaun Kembali (PK) mengajukan permohonan pencabutan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
• Petugas PTSP melaporkan kepada Staf Kepaniteraan Pidana bagian Upaya Hukum untuk dibuatkan Akta pencabutan permohonan upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)
• Staf Kepaniteraan Pidana menginput permohonan pencabutan upaya hukum tersebut ke dalam SIPP

PRODUK PELAYANAN

• Pemohon menerima tanda terima permohonan pencabutan upaya hukum tersebut
• Pemohon menerima Akta pencabutan permohonan pencabutan upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK)

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PENERIMAAN PERMOHONAN IZIN / PERSETUJUAN PENYITAAN / PENGGELEDAHAN

SYARAT

• Permohonan persetujuan penyitaan / penggeledahan oleh penyidik
• Laporan dari polisi
• Surat perintah penyitaan / penggeledahan
• Berita acara penyitaan / penggeledahan
• Surat perintah penyidikan
• Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)

PROSEDUR

• Penyidik menyerahkan surat permohonan dengan lampirannya kepada Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
• Panmud Pidana meneliti kelengkapan permohonan
• Jika belum lengkap, maka permohonan dikembalikan kepada penyidik, Jika sudah lengkap maka staf kepaniteraan pidana membuat dan menandatangani surat tanda terima permohonan
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat tanda terima permohonan izin/persetujuan penyitaan/penggeledahan dan menginput ke dalam aplikasi PTSP
• Staf kepaniteraan pidana membuat konsep Surat Penetapan izin/persetujuan penyitaan/penggeledahan
• Panmud Pidana dan Panitera mengoreksi konsep Surat Penetapan izin/persetujuan penyitaan/penggeledahan untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Wakil Ketua Pengadilan Negeri
• Staf kepaniteraan pidana mencatat ke register izin/persetujuan penyitaan/penggeledahan
• Panmud Pidana mengirim Penetapan izin/persetujuan penyitaan/penggeledahan

PRODUK PELAYANAN

• Penyidik menerima Penetapan Izin/Persetujuan Penyitaan/Penggeledahan

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PENERIMAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENUNTUT UMUM BERDASARKAN PASAL 29 AYAT (2) DAN AYAT (3) / PASAL 25

SYARAT

• Surat permohonan perpanjangan penahanan oleh penyidik dan penuntut umum
• Lampiran perpanjangan penahanan oleh kepala kepolisian/ kepala kejaksaan

PROSEDUR

• Penyidik atau Penuntut Umum menyerahkan surat permohonan dengan lampirannya
• Panmud Pidana meneliti kelengkapan permohonan
• Jika belum lengkap, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon, Jika sudah lengkap maka staf kepaniteraan pidana membuat dan menandatangani surat tanda terima permohonan
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat tanda terima permohonan perpanjangan penahanan
• Staf kepaniteraan pidana membuat konsep Surat Penetapan perpanjangan penahanan
• Panmud Pidana dan Panitera mengoreksi konsep Surat Penetapan perpanjangan untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Wakil Ketua Pengadilan Negeri
• Staf kepaniteraan pidana mencatat ke register perpanjangan penahanan
• Panmud Pidana mengirim Penetapan perpanjangan penahanan

PRODUK PELAYANAN

• Penetapan perpanjangan penahanan

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN

SYARAT

• Surat permohonan penangguhan penahanan oleh pemohon
• Surat kuasa (bila ada)

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PENERIMAAN PERMOHONAN IZIN PERALIHAN PENANGGUHAN / PENAHANAN

SYARAT

• Surat permohonan izin peralihan penangguhan / penahanan oleh pemohon
• Surat kuasa (bila ada)

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN PEMBANTARAN

SYARAT

• Surat pemberitahuan rawat inap terdakwa di rumah sakit dari rutan
• Surat keterangan dari rumah sakit

PROSEDUR

• Petugas PTSP kepaniteraan Pidana menerima surat pemberitahuan rawat inap Terdakwa di Rumah Sakit dan surat keterangan dari rumah sakit
• Panmud Pidana meneliti kelengkapan permohonan pembantaran
• Jika belum lengkap, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon, Jika sudah lengkap maka staf kepaniteraan pidana membuat dan menandatangani surat tanda terima permohonan
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat tanda terima permohonan pembantaran
• Hakim yang memeriksa perkara memeriksa dan mempertimbangkan pembantaran untuk selanjutnya membuat dan menandatangani penetapan pembantaran
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat permohonan pembantaran kepada pemohon
• Panitera Pengganti menginput permohonan pembantaran kedalam SIPP

PRODUK PELAYANAN

• Penetapan Pembantaran

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN IZIN BESUK

SYARAT

• Surat permohonan izin besuk dari pihak keluarga terdakwa
• Kartu tanda penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya

PROSEDUR

• Pemohon mengajukan permohonan izin besuk kepada Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana dengan menunjukkan KTP Asli
• Staf Kepaniteraan pidana membuat konsep penetapan izin besuk
• Panmud Pidana mengoreksi konsep penetapan izin besuk untuk ditandatangai Majelis Hakim/Hakim
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan kepada pemohon

PRODUK PELAYANAN

• Penetapan izin besuk

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN PENETAPAN DIVERSI BERHASIL

SYARAT

• Permohonan penetapan diversi oleh penyidik / penuntut umum
• Kesepakatan diversi oleh para pihak

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI

SYARAT

• Surat permohonan pinjam pakai barang bukti
• Surat kuasa (bila ada) apabila pemohon kuasa hukum terdakwa
• Bukti identitas pemohon (KTP)

PROSEDUR

• Petugas PTSP kepaniteraan Pidana menerima surat permohonan izin pinjam pakai barang bukti
• Panmud Pidana meneliti kelengkapan permohonan izin pinjam pakai barang bukti
• Hakim yang memeriksa perkara memeriksa dan mempertimbangkan permohonan untuk selanjutnya membuat dan menandatangani penetapan pinjam pakai barang bukti
• Panmud Pidana mengirim tembusan penetapan pinjam pakai barang bukti kepada Penuntut Umum
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat penetapan pinjam pakai barang bukti kepada pemohon

PRODUK PELAYANAN

• Penetapan Pinjam Pakai Barang Bukti

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PENERIMAAN PERMOHONAN IZIN BEROBAT

SYARAT

• Surat permohonan izin berobat
• Surat keterangan rutan
• Surat kuasa (bila ada)

PROSEDUR

• Petugas PTSP kepaniteraan Pidana menerima surat permohonan izin berobat
• Panmud Pidana meneliti kelengkapan permohonan izin berobat
• Jika belum lengkap, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon, Jika sudah lengkap maka staf kepaniteraan pidana membuat dan menandatangani surat tanda terima permohonan
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat tanda terima permohonan izin berobat
• Hakim yang memeriksa perkara memeriksa dan mempertimbangkan permohonan untuk selanjutnya membuat dan menandatangani penetapan izin berobat
• Panmud Pidana mengirim tembusan peneetapan izin berobat kepada Penuntut Umum
• Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat penetapan permohonan izin berobat

PRODUK PELAYANAN

• Penetapan Permohonan Izin Berobat