PTSP Kepaniteraan Hukum

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepaniteraan Hukum

Persyaratan

• Pengaduan (lisan, tertulis atau elektronik)
• Formulir / Berkas Pengaduan (Identitas Pelapor, Identitas Terlapor, Keterangan dan Bukti Dugaan Pelanggaran)

Sistem Mekanisme dan Prosedur

• Petugas Meja Pengaduan menerima pengaduan melalui lisan, tertulis maupun elektronik
• Petugas Meja Pengaduan meregister pengaduan
• Panitera Muda Hukum menerima pengaduan dari Petugas Meja Pengaduan kemudian meneruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri
• Ketua Pengadilan Negeri mengklasifikasi pengaduan dan memberikan disposisi tindak lanjut pengaduan
• Panitera menindaklanjuti disposisi Ketua Pengadilan Negeri
• Panitera Muda Hukum atau Petugas Meja Pengaduan menginput pengaduan ke dalam SIWAS MA RI
• Petugas Meja Pengaduan memberikan nomor PIN kepada Pengadu/Pemohon
• Pengadu/Pemohon menerima nomor register pengaduan dan PIN untuk memonitor tindak lanjut pengaduan

Jangka Waktu Pelayanan

• Waktu penyelesaian 24 hari
  (Berdasarkan SOP Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nomor 365/DJU/OT.01.3/3/2022)

Biaya / Tarif

• Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

• Pengaduan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi

• Melalui aplikasi SIWAS MA-RI pada alamat berikut: https://siwas.mahkamahagung.go.id/
• Melalui aplikasi LAPOR pada alamat berikut: https://lapor.go.id
• Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA-RI : (021) -25578300
• Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Padang : (0751) -34254
• Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Sawahlunto : (0754) – 61003
• Melalui E-mail : pengaduan@pn-sawahlunto.go.id

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO

Persyaratan

• Surat Kuasa Asli
• Fotokopi Surat Kuasa (3 Rangkap)
• Fotokopi KTA (Kartu Tanda Advokat)
• Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat
• Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM)
• Surat Tugas bagi kuasa dari instansi (Asli dan Fotokopi)

Sistem Mekanisme dan Prosedur

• Petugas PTSP Hukum menerima permohonan pendaftaran Surat Kuasa
• Panitera Muda Hukum meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran Surat Kuasa dan membubuhi paraf
• Staf Hukum memberi cap dan mencatat Surat Kuasa yang didaftar ke dalam Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa
• Panitera Muda Hukum memberi paraf pada Surat Kuasa yang sudah disiapkan
• Panitera menandatangani pendaftaran Surat Kuasa
• Kasir memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
• Petugas PTSP Hukum menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftar kepada Pemohon

Jangka Waktu Pelayanan

• Waktu penyelesaian 8 Jam
  (Berdasarkan SOP Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nomor 366/DJU/OT.01.3/3/2022)

Biaya / Tarif

• Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Produk Pelayanan

• Surat Kuasa

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi

• Melalui aplikasi SIWAS MA-RI pada alamat berikut: https://siwas.mahkamahagung.go.id/
• Melalui aplikasi LAPOR pada alamat berikut: https://lapor.go.id
• Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA-RI : (021) -25578300
• Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Padang : (0751) -34254
• Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Sawahlunto : (0754) – 61003
• Melalui E-mail : pengaduan@pn-sawahlunto.go.id

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN SURAT IZIN KUASA INSIDENTIL PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO

Persyaratan

• Asli permohonan tidak tersangkut perkara (bermaterai 10.000) dengan mencantumkan kegunaan surat keterangan tersebut
• Surat Permohonan Ijin Kuasa Insidentil
• Surat Kuasa
• Surat Keterangan Hubungan Keluarga dari Kepala Desa/Kelurahan (Asli dan Fotokopi)
• Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM)
• Fotokopi Kartu Keluarga
• Fotokopi Ranji (harta pusaka tinggi)

Sistem Mekanisme dan Prosedur

• Petugas PTSP Hukum menerima berkas Surat Permohonan Ijin Kuasa Insidentil
• Panitera Muda Hukum meneliti kelengkapan permohonan Surat Ijin Kuasa Insidentil dan membubuhi paraf
• Staf Hukum membuat konsep Surat Ijin Kuasa Insidentil
• Panitera Muda Hukum memeriksa konsep Surat Ijin Kuasa Insidentil dan memberi paraf
• Panitera menerima dan memberi paraf konsep Surat Ijin Kuasa Insidentil
• Ketua Pengadilan Negeri menandatangani Surat Ijin Kuasa Insidentil
• Panitera Muda Hukum mencatat Surat Ijin Kuasa Insidentil ke dalam Register Pemberian Ijin Kuasa Insidentil
• Staf Hukum memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
• Petugas PTSP Hukum menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftar kepada Pemohon

Jangka Waktu Pelayanan

• Waktu penyelesaian 12 Jam
  (Berdasarkan SOP Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nomor 367/DJU/OT.01.3/3/2022)

Biaya / Tarif

• Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Produk Pelayanan

• Surat Kuasa

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi

• Melalui aplikasi SIWAS MA-RI pada alamat berikut: https://siwas.mahkamahagung.go.id/
• Melalui aplikasi LAPOR pada alamat berikut: https://lapor.go.id
• Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA-RI : (021) -25578300
• Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Padang : (0751) -34254
• Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Sawahlunto : (0754) – 61003
• Melalui E-mail : pengaduan@pn-sawahlunto.go.id

BERKAS PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA UNTUK PERUSAHAAN

Persyaratan

• Asli permohonan tidak tersangkut perkara (bermaterai 6000) dengan mencantumkan kegunaan surat keterangan tersebut
• Foto kopi surat keterangan catatan kepolisisan (SKCK)
• Foto kopi akta pendirian perusahaan
• Asli surat keterangan dari desa atau kelurahan tentang pernyataan alamat atau domisili perusahaan
• Foto kopi NPWP (nomor pokok wajib pajak) perusahaan

Sistem Mekanisme dan Prosedur

• Pemohon memasukkan surat permohonan ke bagian umum dan menunggu persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto
• Petugas menerima surat dari bagian umum, disertai dengan lampiran persyaratan tersebut
• Petugas memeriksa data pemohon dalam register perkara
• Petugas menginput data pemohon ke dalam aplikasi eraterang dan mencetak Surat Keterangan Permohan Tidak Tersangkut Perkara, kemudian ditandatangani oleh Ketua Pengadilan

Jangka Waktu Pelayanan

• Waktu penyelesaian 12 Jam
  (Berdasarkan SOP Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nomor 367/DJU/OT.01.3/3/2022)

Biaya / Tarif

• Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Produk Pelayanan

• Surat Kuasa

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi

• Melalui aplikasi SIWAS MA-RI pada alamat berikut: https://siwas.mahkamahagung.go.id/
• Melalui aplikasi LAPOR pada alamat berikut: https://lapor.go.id
• Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA-RI : (021) -25578300
• Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Padang : (0751) -34254
• Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Sawahlunto : (0754) – 61003
• Melalui E-mail : pengaduan@pn-sawahlunto.go.id

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO

Persyaratan

• Surat Permohonan Tidak Tersangkut Perkara
• Surat Pernyataan Tidak Tersangkut Perkara (meterai)
• Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM)
• Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (legalisir)
• Fotokopi Ijazah terakhir (legalisir)
• Fotokopi Kartu Keluarga
• Fotokopi Akta Kelahiran
• Pasfoto ukuran 4×6 (2 Lembar)

Sistem Mekanisme dan Prosedur

• Petugas PTSP Hukum menerima berkas Surat Permohonan Ijin Kuasa Insidentil
• Panitera Muda Hukum meneliti kelengkapan permohonan Tidak Tersangkut Perkara dan membubuhi paraf
• Staf Hukum membuat konsep Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara
• Panitera Muda Hukum memeriksa konsep Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara dan memberi paraf
• Panitera menerima dan memberi paraf konsep Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara
• Ketua Pengadilan Negeri menandatangani Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara
• Staf Hukum mencatat Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara ke dalam buku register
• Staf Hukum memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
• Petugas PTSP Hukum menyerahkan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara kepada Pemohon

Jangka Waktu Pelayanan

• Waktu penyelesaian 10 Jam
  (Berdasarkan SOP Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nomor 368/DJU/OT.01.3/3/2022)

Biaya / Tarif

• Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Produk Pelayanan

• Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi

• Melalui aplikasi SIWAS MA-RI pada alamat berikut: https://siwas.mahkamahagung.go.id/
• Melalui aplikasi LAPOR pada alamat berikut: https://lapor.go.id
• Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA-RI : (021) -25578300
• Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Padang : (0751) -34254
• Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Sawahlunto : (0754) – 61003
• Melalui E-mail : pengaduan@pn-sawahlunto.go.id

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI ERATERANG PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO

Persyaratan

• Dokumen elektronik surat permohonan
• Dokumen elektronik identitas (KTP, Paspor, SIM)
• Dokumen elektronik SKCK
• Dokumen elektronik Pasfoto
• Surat Permohonan Elektronik, kelengkapan dokumen persyaratan (asli dan fotokopi), dan pasfoto ukuran 4×6 (2 Lembar) dibawa ke Pengadilan

Sistem Mekanisme dan Prosedur

• Petugas PTSP Hukum menerima dan meneliti berkas Surat Permohonan dan kelengkapan data persyaratan baik yang diajukan secara elektronik ataupun manual
• Panitera Muda Hukum memverifikasi kelengkapan data persyaratan
• Staf Hukum mencetak konsep Surat Keterangan
• Panitera Muda Hukum memeriksa konsep Surat Keterangan Elektronik
• Panitera memeriksa konsep Surat Keterangan Elektronik
• Ketua Pengadilan Negeri menandatangani Surat Keterangan Elektronik
• Kasir memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
• Petugas PTSP Hukum menyerahkan Surat Keterangan Elektronik kepada Pemohon

Jangka Waktu Pelayanan

• Waktu penyelesaian 9 Jam
  (Berdasarkan SOP Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nomor 259/DJU/OT.01.3/3/2022)

Biaya / Tarif

• Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Produk Pelayanan

• Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi

• Melalui aplikasi SIWAS MA-RI pada alamat berikut: https://siwas.mahkamahagung.go.id/
• Melalui aplikasi LAPOR pada alamat berikut: https://lapor.go.id
• Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA-RI : (021) -25578300
• Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Padang : (0751) -34254
• Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Sawahlunto : (0754) – 61003
• Melalui E-mail : pengaduan@pn-sawahlunto.go.id

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PEMBERIAN INFORMASI PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO

Persyaratan

• Surat Permohonan / Formulir Permohonan Informasi
• Kartu identitas (KTP/SIM)

Sistem Mekanisme dan Prosedur

• Petugas PTSP Hukum menerima dan mencatat permohonan informasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung ke dalam register
• Petugas Informasi (Panitera Muda Hukum) menerima dan menganalisa permohonan informasi
• Penanggung Jawab Informasi (Kasubbag dan Panmud) menyiapkan informasi sesuai dengan permintaan Pemohon
• Petugas PTSP Hukum menyerahkan informasi melalui PTSP

Jangka Waktu Pelayanan

• Waktu penyelesaian 10 Jam
  (Berdasarkan SOP Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nomor 372/DJU/OT.01.3/3/2022)

Biaya / Tarif

• Untuk salinan informasi softcopy tidak dipungut biaya, sedangkan salinan informasi hardcopy dikenakan biaya penggandaan Rp 500,- /lembar

Produk Pelayanan

• Salinan informasi (hardcopy atau softcopy)

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi

• Melalui aplikasi SIWAS MA-RI pada alamat berikut: https://siwas.mahkamahagung.go.id/
• Melalui aplikasi LAPOR pada alamat berikut: https://lapor.go.id
• Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA-RI : (021) -25578300
• Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Padang : (0751) -34254
• Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Sawahlunto : (0754) – 61003
• Melalui E-mail : pengaduan@pn-sawahlunto.go.id

STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT DI BAWAH TANGAN (WAARMEKING) PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO

Persyaratan

• Surat Permohonan
• Fotokopi KTP Ahli Waris
• Fotokopi Kartu Keluarga
• Fotokopi Buku Tabungan
• Surat Keterangan Waris dari Desa/Kelurahan (Asli dan Fotokopi)
• Surat Keterangan Kematian
• Fotokopi Akta Kelahiran Ahli Waris
• Meterai (2 Buah)

Sistem Mekanisme dan Prosedur

• Petugas PTSP Hukum menerima dan meneliti kelengkapan Surat Permohonan Akta di Bawah Tangan/waarmerking dari Pemohon
• Panitera Muda Hukum memverifikasi kelengkapan Surat Permohonan Akta di Bawah Tangan/waarmerking
• Staf Hukum membuat catatan waarmerking pada pernyataan Ahli Waris
• Panitera Muda Hukum meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan waarmerking surat pernyataan Ahli Waris
• Panitera meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan waarmerking surat pernyataan Ahli Waris
• Ketua Pengadilan Negeri menandatangani catatan waarmerking surat pernyataan Ahli Waris yang dihadiri oleh Pemohon
• Staf Hukum mencatat ke dalam buku Register Akta di Bawah Tangan/waarmerking dan memberikan nomor pendaftaran serta tanggal pendaftaran Akta di Bawah Tangan
• Staf Hukum memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
• Petugas PTSP Hukum menyerahkan Surat Pernyataan Ahli Waris kepada Pemohon

Jangka Waktu Pelayanan

• Waktu penyelesaian 10 Jam
  (Berdasarkan SOP Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nomor 370/DJU/OT.01.3/3/2020)

Biaya / Tarif

• Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Produk Pelayanan

• Legalisasi surat akta di bawah tangan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi

• Melalui aplikasi SIWAS MA-RI pada alamat berikut: https://siwas.mahkamahagung.go.id/
• Melalui aplikasi LAPOR pada alamat berikut: https://lapor.go.id
• Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA-RI : (021) -25578300
• Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Padang : (0751) -34254
• Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Sawahlunto : (0754) – 61003
• Melalui E-mail : pengaduan@pn-sawahlunto.go.id

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENELITIAN/RISET PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO

Persyaratan

• Surat Permohonan
• Proposal Penelitian
• Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM)

Sistem Mekanisme dan Prosedur

• Petugas PTSP Umum menerima dan meneliti kelengkapan Surat Permohonan Riset/Penelitian dari Pemohon
• Surat Permohonan Riset/Penelitian di-disposisi kepada Ketua Pengadilan Negeri dan penunjukan hakim pembimbing
• Panitera Muda Hukum melayani atau menyediakan data yang dibutuhkan
• Staf Hukum untuk membuat konsep Surat Keterangan Riset
• Panitera Muda Hukum memeriksa konsep Surat Keterangan Riset dan memberi paraf
• Panitera menandatangani pendaftaran Surat Keterangan Riset
• Petugas PTSP Hukum menyerahkan Surat Keterangan Riset kepada Pemohon

Jangka Waktu Pelayanan

• Waktu penyelesaian 1 hari
  Berdasarkan SOP Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto

Biaya / Tarif

• Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

• Surat keterangan penelitian/riset

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi

• Melalui aplikasi SIWAS MA-RI pada alamat berikut: https://siwas.mahkamahagung.go.id/
• Melalui aplikasi LAPOR pada alamat berikut: https://lapor.go.id
• Melalui nomor telepon Badan Pengawasan MA-RI : (021) -25578300
• Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Padang : (0751) -34254
• Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Sawahlunto : (0754) – 61003
• Melalui E-mail : pengaduan@pn-sawahlunto.go.id