PTSP Kepaniteraan Hukum

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepaniteraan Hukum

SYARAT

• Surat kuasa advokat (asli dan fotokopi)
• Fotokopi kartu advokat
• Fotokopi berita acara penyumpahan dari Pengadilan Tinggi
• Fotokopi KTP

PROSEDUR

• Pemohon menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada petugas di meja PTSP Hukum
• Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkas tersebut dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas
• Surat Kuasa tersebut kemudian distempel, diparaf Panitera Muda Hukum dan di tandatangani oleh Panitera

PRODUK PELAYANAN

• Pemohon menerima Surat Kuasa yang telah deregister dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto

BIAYA

• Rp10.000,00 (PNBP), dibayar kepada Petugas PTSP dengan menandatangani tanda terima dan kuitansi.

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN SURAT KUASA IJIN KUASA INSIDENTIL

SYARAT

• Asli surat permohonan ijin kuasa insidentil kepada ketua pengadilan bermaterai Rp. 10.000,00
• Foto kopi KTP penerima kuasa dan pemberi kuasa
• Foto kopi kartu keluarga penerima dan pemberi kuasa
• Asli surat keterangan dari wali nagari yang menerangkan hubungan keluarga penerima kuasa dengan pemberi kuasa
• Fotokopi ranji bila pemberi kuasa satu ranji dengan penerima kuasa

PROSEDUR

• Pemohon menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada petugas pelayanan
• Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkas tersebut dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas
• Surat Kuasa tersebut kemudian distempel, diparaf oleh Panitera Muda dan Panitera dan di tandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri

PRODUK PELAYANAN

• Pemohon menerima asli Surat Kuasa Insidentil yang telah deregister dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto

BIAYA

• Rp 10.000,00 (PNBP), dibayar kepada Petugas PTSP dengan menandatangani tanda terima dan kuitansi

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA UNTUK PERSEORANGAN

SYARAT

• Asli permohonan tidak tersangkut perkara (bermaterai 10.000) dengan mencantumkan kegunaan surat keterangan tersebut
• Foto kopi surat keterangan catatan kepolisisan (SKCK)
• Foto kopi kartu tanda penduduk (KTP)
• Foto kopi kartu keluarga
• Foto kopi akta kelahiran
• Asli surat pernyataan bahwa diri pemohon tidak tersangkut perkara bermaterai Rp.10.000,00
• Foto kopi ijazah terakhir
• Pas photo warna ukuran 3×4 (2 lembar)

PROSEDUR

• Pemohon memasukkan surat permohonan ke bagian umum dan menunggu persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto
• Petugas menerima surat dari bagian umum, disertai dengan lampiran persyaratan tersebu
• Petugas memeriksa data pemohon dalam register perkara
• Petugas menginput data pemohon ke dalam aplikasi eraterang dan mencetak Surat Keterangan Permohan Tidak Tersangkut Perkara, kemudian ditandatangani oleh Ketua Pengadilan

PRODUK PELAYANAN

• Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

BERKAS PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA UNTUK PERUSAHAAN

SYARAT

• Asli permohonan tidak tersangkut perkara (bermaterai 6000) dengan mencantumkan kegunaan surat keterangan tersebut
• Foto kopi surat keterangan catatan kepolisisan (SKCK)
• Foto kopi akta pendirian perusahaan
• Asli surat keterangan dari desa atau kelurahan tentang pernyataan alamat atau domisili perusahaan
• Foto kopi npwp (nomor pokok wajib pajak) perusahaan

PROSEDUR

• Pemohon memasukkan surat permohonan ke bagian umum dan menunggu persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto
• Petugas menerima surat dari bagian umum, disertai dengan lampiran persyaratan tersebut
• Petugas memeriksa data pemohon dalam register perkara
• Petugas menginput data pemohon ke dalam aplikasi eraterang dan mencetak Surat Keterangan Permohan Tidak Tersangkut Perkara, kemudian ditandatangani oleh Ketua Pengadilan

PRODUK PELAYANAN

• Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM

SYARAT

• Asli surat permohonan
• Akta pendirian badan hukum (asli dan fotokopi)
• Foto kopi nomor induk wajib pajak (NPWP)
• Foto kopi kartu tanda penduduk (KTP)

PROSEDUR

• Pemohon memasukkan surat permohonan ke bagian umum dan menunggu persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto
• Petugas menerima surat dari bagian umum, disertai dengan lampiran persyaratan tersebut
• Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkas tersebut dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas
• Akta tersebut kemudian distempel, diberi nomor registrasi dan di tandatangani oleh Panitera

PRODUK PELAYANAN

• Akta Pendirian Badan Hukum yang telah diregister

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN RISET MAHASISWA

SYARAT

• Asli surat permohonan / surat dari dekan / rektor untuk melakukan riset
• Asli daftar nomor berkas perkara yang di perlukan
• Asli daftar pertanyaan kepada hakim / bagian yang dituju

PROSEDUR

• Pemohon memasukkan surat permohonan ke bagian umum dan menunggu persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto
• Petugas menerima surat dari bagian umum, disertai dengan lampiran persyaratan tersebut
• Petugas menemui Hakim/ Bagian yang dituju untuk menginformasikan tentang adanya permohonan riset dan meminta jadwal untuk wawancara

PRODUK PELAYANAN

• Surat balasan mengenai persetujuan izin riset jika permohonan dikirim melalui pos
• Surat Keterangan telah melakukan riset

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN (WAARMERKING)

SYARAT

• Asli permohonan
• Asli dan foto kopi surat yang akan di waarmerking

PROSEDUR

• Pemohon memasukkan surat permohonan ke bagian umum
• Petugas menerima surat dari bagian umum, disertai dengan lampiran persyaratan tersebut
• Petugas meneliti kelengkapan syarat-syarat, lalu membuat fotokopi sesuai asli yang ditandatangani oleh Panitera, membuat surat keterangan/ waarmerking, petugas Bersama dengan para pemohon menghadap ke Ketua Pengadilan untuk menandatangani Surat Keterangan/ Waarmeking

PRODUK PELAYANAN

• Surat akta di bawah tangan yang telah dilegalisir
• Surat keterangan waarmeking

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN WAARMERKING SURAT PERNYATAAN WARIS

SYARAT

• Asli surat permohonan waarmerking
• Foto kopi ktp pemohon
• Foto kopi kartu keluarga pemohon
• Foto kopi surat keterangan kematian / akta kematian
• Asli dan foto kopi surat keterangan waris

PROSEDUR

• Pemohon memasukkan surat permohonan ke bagian umum
• Petugas menerima surat dari bagian umum, disertai dengan lampiran persyaratan tersebut
• Petugas meneliti data-data pendukung lalu membuat fotokopi sesuai asli yang ditandatangani oleh Panitera, membuat surat keterangan/waarmerking, petugas Bersama dengan para pemohon menghadap ke Ketua Pengadilan untuk menandatangani Surat Keterangan/ Waarmeking

PRODUK PELAYANAN

• Surat akta di bawah tangan yang telah dilegalisir
• Surat keterangan waarmeking

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN SURAT PENOLAKAN WARIS

SYARAT

• Asli surat permohonan waarmerking
• Foto kopi KTP pemohon
• Foto kopi kartu keluarga pemohon
• Foto kopi surat keterangan kematian / akta kematian
• Asli dan foto kopi surat keterangan waris

PROSEDUR

• Pemohon memasukkan surat permohonan ke bagian umum
• Petugas menerima surat dari bagian umum, disertai dengan lampiran persyaratan tersebut
• Petugas meneliti data-data pendukung lalu membuat fotokopi sesuai asli yang ditandatangani oleh Panitera, membuat Surat Penolakan Waris, petugas bersama dengan para pemohon menghadap ke Panitera Pengadilan untuk menandatangani Surat Keterangan/ Penolakan Waris

PRODUK PELAYANAN

• Surat akta di bawah tangan yang telah dilegalisir
• Surat penolakan waris yang telah ditandatangani

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN LEGALISASI SURAT

SYARAT

• Asli surat permohonan legalisasi
• Foto kopi KTP pemohon
• Foto kopi kartu keluarga pemohon
• Asli dan foto kopi surat yang akan dilegalisasi

PROSEDUR

• Petugas menerima permohonan pendaftaran akta (surat yang bersangkutan), distempel dan ditandatangani oleh Panitera

PRODUK PELAYANAN

• Surat pendaftaran akta yang telah ditandatangani