Pedoman Sistem Pengelolaan Pengadilan
Pengguna Smartphone?
Pengunjung yang terhormat, Jika Anda menggunakan SmartPhone, mungkin Konten yang tampil pada laman ini terlihat kurang rapi atau terpotong pada bagian sisinya. Hal ini terjadi karena kami menggunakan tabel pada media kontennya, Jadi Gunakan mode "landscape" agar Konten dapat ditampilkan dengan semestinya.
Terima Kasih!
| 1. Daftar Pedoman Pelaksanaan Organisasi Pengadilan Negeri Sawahlunto | |
| Undang-Undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum | Tampilkan |
| Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung | Tampilkan |
| Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman | Tampilkan |
| Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi | Tampilkan |
| Peraturan Menpan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tata Laksana | Tampilkan |
| Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Tampilkan |
| Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan | Tampilkan |
| Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan | Tampilkan |
| Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan | Tampilkan |
| Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan | Tampilkan |
| 2. Daftar Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Negeri Sawahlunto | |
| Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana | Tampilkan |
| SK KMA Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik | Tampilkan |
| SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik | Tampilkan |
| Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana | Tampilkan |
| Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi | Tampilkan |
| Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP | Tampilkan |
| Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana | Tampilkan |
| Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik | Tampilkan |
| Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung secara elektronik | Tampilkan |
| Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan | Tampilkan |
| Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik | Tampilkan |
| Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana | Tampilkan |
| Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik | Tampilkan |
| Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik | Tampilkan |
| Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik | Tampilkan |
| Buku II Perdata | Tampilkan |
| KUHAP | Tampilkan |
| 3. Daftar Pedoman Pelaksanaan Kepegawaian Pengadilan Negeri Sawahlunto | |
| Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian | Tampilkan |
| Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Menjelaskan Tentang Jabatan Fungsional, Hak-Hak Yang Di Dapat Oleh ASN | Tampilkan |
| Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil | Tampilkan |
| Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil | Tampilkan |
| Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil | Tampilkan |
| Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil | Tampilkan |
| Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil | Tampilkan |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya | Tampilkan |
| Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil | Tampilkan |
| Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Disiplin | Tampilkan |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan | Tampilkan |
| 4. Daftar Pedoman Pelaksanaan Keuangan Pengadilan Negeri Sawahlunto | |
| Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang di Lingkungan Mahkamah Agung – RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia | Tampilkan |
| Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS | Tampilkan |
| Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat | Tampilkan |
| Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil | Tampilkan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap | Tampilkan |
| Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar | Tampilkan |
| PMK Nomor 32_PMK.02_2018_SBM TA 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019 | Tampilkan |
| PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 | Tampilkan |