Aturan Tentang e-Court Berubah? Cek Disini [Perma Nomor 7 Tahun 2022]

Perubahan Sistem Persidangan Elektronik Dari Perma No 1 Tahun 2019 Ke Perma No 7 Tahun 2022

Mahkamah Agung menghadirkan layanan pengadilan elektronik mulai tahun 2018 meliputi pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan pihak secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama dan TUN berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018. Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang menyempurnakan layanan pengadilan elektronik dengan menghadirkan sistem persidangan elektronik. Pada tahun 2022, Mahkamah Agung kembali memperkuat layanan pengadilan elektronik dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Untuk keseragaman pelaksanaan di pengadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan petunjuk teknis berupa Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Perma 7 Tahun 2022 mengatur beberapa aspek perubahan dalam sistem persidangan elektronik. Perubahan tersebut mendorong terlaksananya persidangan elektronik lebih luas dan dalam kondisi apapun, termasuk tergugat yang tidak menyatakan persetujuan persidangan elektronik dan/atau berada di luar negeri. Tergugat yang “tidak mau” melaksanakan persidangan secara elektronik tetap mengikuti prosedur manual tanpa kehilangan hak untuk membela kepentingannya. Pengadilan tidak memaksanya untuk mengikuti persidangan secara elektronik. Pengadilan menjembatani proses manual dengan melakukan digitalisasi dokumen dan menginputnya dalam SIP sehingga bisa diakses oleh penggugat. Sebaliknya, dokumen Penggugat yang tersaji elektronik diunduh oleh petugas pengadilan dan menyampaikannya secara langsung kepada Tergugat.

Berikut ini beberapa aspek perubahan sistem persidangan elektronik yang diatur dalam Perma 7 Tahun 2022

1.Persidangan Elektronik Tidak Perlu Persetujuan Tergugat

    Berdasarkan Perma 1 Tahun 2019, Pasal 20 ayat 1, Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Sehingga jika pihak Tergugat tidak setuju atau tidak dapat dimintakan persetujuan karena tidak hadir, maka persidangan elektronik tidak bisa dilaksanakan. Ketentuan ini kemudian diubah dalam Perma 7 Tahun 2022, Pasal 20 ayat 1, dimana Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik. Dengan demikian, meskipun Tergugat tidak setuju persidangan elektronik dilakukan, majelis hakim tetap dapat menggelar persidangan secara elektronik. Jika tergugat tidak setuju sidang elektronik, sidang dilakukan secara hybrid. Persetujuan tergugat tidak diperlukan dalam perkara tata usaha negara (TUN) dan perkara keberatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU (Pasal 20 ayat 5). Demikian juga jika tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, persidangan secara elektronik tetap digelar dan perkara diputus dengan verstek (Pasal 20 ayat 6).
2.Perluasan Jenis Perkara

    Perma 7 Tahun 2022 memperluas keberlakuan persidangan elektronik untuk perkara perdata khusus (keberatan terhadap putusan lembaga quasi peradilan seperti KPPU) dan perkara Pengurusan dan Pemberesan harta pailit (Pasal 3A). Sementara itu untuk upaya hukum daya berlakunya dibatasi untuk pengadilan tingkat banding. Proses upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik diatur tersendiri oleh Perma Nomor 6 Tahun 2022.
3. Merubah ketentuan umum tentang domisili elektronik (Perluasan Konsep Domisili Elektronik)

    Domisili Elektronik adalah konsepsi baru yang mulai diperkenalkan dalam layanan pengadilan elektronik. Perma Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 3 menyebutkan Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi. Konsep domisili elektronik tersebut kini diperluas oleh Perma Nomor 7 Tahun 2022, dimana pada Pasal ayat 3 disebutkan bahwa Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat elektronik dan/atau layanan pesan (messaging services) yang terverifikasi.
4.Perluasan Pengguna Layanan

    Layanan pengadilan elektronik hanya dapat digunakan oleh Pengguna sistem informasi pengadilan (SIP) yang dibedakan antara Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 4, Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pada Perma 7 Tahun 2022, Pasal 1 ayat 4, Pengguna Terdaftar adalah advokat, kurator, atau pengurus yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Perluasan Pengguna Layanan ini menyesuaikan dengan perluasan jenis perkara yang dapat didaftarkan secara elektronik yaitu diantaranya pengurusan dan pemberesan harta pailit.
5.Mengakomodir Perkara Prodeo

    Perma 7 Tahun 2022 menambahkan norma tentang administrasi dan persidangan secara elektronik untuk perkara dengan pembebasan biaya perkara. Dimana Pengguna terdaftar atau pengguna lain dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan sebagai berikut:
    a. mengunggah dokumen permohonan dan;
    b. mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi (Pasal 12).
6.Pemanggilan Pihak Non-Pengguna Sistem Informasi Pengadilan (SIP)

    Perma 7 Tahun 2022 menerapkan prinsip semua perkara yang didaftarkan secara elektronik, disidangkan elektronik meskipun Tergugat tidak setuju. Apabila Tergugat yang tidak terdaftar sebagaimana Pengguna SIP, prosedur pemanggilan sebagai berikut:

    1. Tergugat dipanggil secara elektronik apabila dalam gugatan telah dicantumkan alamat domisili elektroniknya (Pasal 15 ayat 1);
    2. Apabila tergugat tidak memiliki domisili elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat (Pasal 15 ayat 2);
    3. Para pihak yang berada di luar negeri dipanggil secara elektronik apabila domisili elektroniknya diketahui (Pasal 17 ayat 1);
    4. Para pihak yang berada di luar negeri yang tidak diketahui domisili elektroniknya dipanggil menggunakan prosedur yang berlaku (Pasal 17 ayat 2). Jika tidak diketahui domisili elektroniknya dipanggil melalui rogatori.

7.Persidangan Elektronik

    Persidangan secara Elektronik dengan acara penyampaian jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur:

    1. para pihak menyampaikan Dokumen Elektronik dan/atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik paling lambat pada Hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
    2. setelah menerima dan memeriksa Dokumen Elektronik dan/ atau dokumen cetak yang telah diunggah ke SIP, Hakim/Hakim Ketua meneruskan Dokumen Elektronik kepada para pihak; dan
    3. Dokumen Elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan oleh Juru Sita kepada Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik dengan surat tercatat
    Persidangan dengan acara pembuktian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermeterai ke SIP;
    2. Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik menyerahkan bukti surat di depan persidangan yang selanjutnya diunggah oleh Panitera Sidang ke dalam SIP;
    3. Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual;
    4. Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan prasarana pada Pengadilan.

Referensi:
1. Kepaniteraan Mahkamah Agung. (2022). Kini Persidangan Elektronik Dapat Dilangsungkan Tanpa Persetujuan Tergugat. Diakses 3 Januari 2023 dari https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini-persidangan-elektronik-dapat-dilangsungkan-meskipun-tergugat-tidak-setuju.
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2022. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Jakarta.

LIHAT JUGA  Refleksi Core Values ASN BerAKHLAK di Pengadilan Negeri Sawahlunto

Dalam Kategori: Artikel

Beri tanggapan (0)